ANARCHISME menggejala. Korupsi merajalela dan menyebar ke seluruh penjuru negara mengikuti gelombang yang namanya otonomi daerah.Demokrasi telah berubah menjadi democrazy. Politik uang bukan sesuatu yang ditabukan sehingga bintang film dan pelawak jadi wakil rakyat. Karena sistem perwakilan tak berfungsi dengan benar, parlemen pindah ke jalanan sehingga hampir setiap hari demo membuat kemacetan lalu lintas.
Situasi itu makin dibikin runyam oleh sentimen kedaerahan dan tuntutan pengakuan etnisitas yang semakin kencang dan cenderung melupakan persatuan dan kesatuan.
Pada tahap yang lebih serius lagi sentimen kedaerahan itu telah berubah menjadi gerakan separatism. Keadaan diperparah lantaran instruksi pemerintah pusat dan pimpinan nasional kurang digubris oleh aparat administrasi yang berada di bawahnya.
Jika pemerintah dan kepala negara mengatakan hitam, baru sampai di tahap menteri saja warna itu jadi abu-abu, karena para menteri lebih setia kepada partai ketimbang kepada negara. Ketika kebijakan itu turun ke gubernur dan bupati warna hitam itu makin menghilang dan sampai ke administrasi paling bawah warna kebijakan itu sudah menjadi warna acak-acakan.
Akibatnya, sebagian kaum elite yang punya rasa keprihatinan di negeri itu mengkhawatirkan kemungkinan huru-hara berskala besar karena sebagai nasib rakyat jelata diterlantarkan. Ada yang meramalkan disintegrasi bukan sesuatu mustahil, kendati ada yang mengatakan keutuhan negara tak bisa ditawar alias harga mati. Begitulah keadaan politik, sosial, dan ekonomi, di sebuah negara yang berada di bagian selatan dunia.
Akibat lainnya, sebagian dari elit itu langsung menengok ke Cina, negeri yang 20 tahun silam menjadi hantu lantaran akan menularkan faham komunisme. Tapi, Cina kini telah berubah. Ia adalah negeri yang selamat dari krisis ekonomi global. Ia adalah kekuatan sedang menanjak. AS saja cukup dikhawatirkan kekuatan politik, militer, dan ekonomi baru itu. AS mesti menggandeng Cina kalau perekonomian global dan AS hendak diselamatkan,
Cerita Cina jadi kekuatan baru global cukup panjang. Itu dimulai ketika Deng Xiaoping, orang yang tiga kali dibetot mendiang Mao dari posisi dan kekuasaan, tiba-tiba saja muncul kembali dan berkuasa.
Dengan reformasinya, ia mencampakkan semua gagasan dan program Mao yang kelewat terobsesi egalitarianisme dan pengorbanan demi merealisasikan masyarakat tak berkelas, serta mengekspor revolusi. Deng keluar dengan motto 'menjadi kaya mulia' dan 'sosialisme tak berarti kemiskinan.'
Di bawah slogan reformasi Deng, ia mengundang investasi asing dan mengizinkan orang cari duit sebanyak-banyaknya. Rakyat dipacu bekerja keras demi tujuan akhir, yakni membuat Cina setara, atau kalau bisa melampaui kehebatan sejumlah negara besar lain.
Hasilnya sungguh luar biasa. Hanya dalam tempo 30 tahun Cina telah berubah dari sebuah negara kelas tiga menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang disegani.
Untuk merealisasikan gagasan menjadikan Cina sebagai adikuasa, Deng punya modal utama. Itulah organisasi bernama Partai Komunis Cina (PKC). Salah satu kekhasan dari PKC adalah fleksibilitasnya.
Walaupun mendapat banyak rintangan, Deng berhasil membuat PKC yang dulu menjadi penjaga kemurnian Maoisme dan sosialisme menjadi tulang punggung reformasi. Keuntungan lainnya adalah sistem regenerasi kepemimpinan yang lancar dan berkesinambungan sehingga RRC tak akan pernah kekurangan tokoh untuk menjadi pemimpin.
Itu ditambah dengan sistem politik dan administrasi yang membuat PKC dan birokrasi tak terpisahkan. Dan cara itu telah membuat segala keputusan, di bawah sistem demokrasi terpusat, dapat direalisasikan mulai dari pemerintah pusat sampai ke administrasi paling bawah, sesuai putusan pimpinan.
Memang ada kekurangan yang kemudian menjadi sasaran kritik dalam dan luar negeri. Sistem yang diterapkan Cina membatasi kemerdekaan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, kalau itu tak sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Demokrasi ada, tapi dibatasi di kalangan intern PKC saja sebagai pemegang tunggal kekuasaan di negeri satu miliar manusia itu. Pokoknya sistem yang dianut adalah hak-hak pribadi harus dikesampingkan kalau bertentangan dengan kepentingan publik. Dan yang menentukan apa saja kepentingan publik itu adalah partai.
Negeri pertama yang dilukiskan pada bagian pertama ini sebenarnya sudah punya modal untuk maju sesuai jejak Cina, malahan reformasinya sudah ada terlebih dahulu daripada di Cina. Ia punya seorang pemimpin tegas dan partai pelopor yang bisa membawanya ke kemakmuran dan posisi terhormat di panggung global.
Namun harapan itu terputus lantaran para pemimpinnya lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan umum. Apalagi setelah keluarga presidennya terjun ke bisnis, korupsi, dan nepotisme merajalela. Harapan itu menjadi berantakan, apalagi setelah dilanda krisis ekonomi Asia menjelang 2000.
Jadi negeri di belahan selatan dunia itu harus merangkak lagi dari bawah.
Penulis adalah pengamat Cina [mor]
